Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak, cukup peduli terhadap dokumen bersejarah peninggalan Kerajaan Siak yang ?diduga berumur ratusan tahun dan merupakan aset negara. Untuk penyelamatan dokumen tersebut, telah dilakukan perawatan sejak 2013 hingga saat ini dengan menggunakan dana APBD Siak. Sebelumnya
Tragedi kecelakaan pesawat kembali menghantui TNI AU. Pesawat yang diawaki 12 kru TNI AU tersebut jatuh di tengah-tengah permukiman warga di Jalan Letjen Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Seperti disebutkan sebelumnya, pesawat Hercules C-130 itu terbang untuk melakukan perjalanan rutin
Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq masih mencari data tentang pesawat Hercules TNI AU C-130 yang jatuh di Jalan Letjen Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Pesawat yang jatuh sekira pukul 12.04 WIB itu sempat menghantam bangunan penduduk. "Yang masih saya pastikan, apakah ini pesawat Hercules yang
Sebuah pesawat TNI Angkatan Udara (AU) jenis Hercules C130 jatuh di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera utara, Selasa (30/6/2015). Pangkoops 1 TNI AU, Marsda Dwi Putranto mengaku bahwa pesawat tersebut tengah melakukan penerbangan rutin. "Itu pesawat terbang rutin, setiap hari angkut anggota," jelas Dwi
Sebuah pesawat militer milik TNI AU berjenis Hercules jatuh di sekitar Jalan Jamin Ginting, Kawasan Simpang Sima Lingkar, Medan, Sumatera Utara. Informasi yang dihimpun, pesawat tersebut jatuh sekira pukul 12.00 WIB. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sampai saat
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) telah menerima sebanyak 496 pendaftar hingga Senin malam (29/6). Jurubicara Pansel KPK Betti Alisjahbana mengatakan, sebanyak 42 di antara ratusan pendaftar berjenis kelamin perempuan. "Yang dokumennya lengkap ada 217, dan hampir
Ada yang kaget dan ada yang biasa saja saat mendengar pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo bahwa ada menteri Kabinet Kerja yang berani menghina Presiden Jokowi. Pengamat politik Umar S. Bakry adalah salah satu orang yang tidak kaget mendengar pernyataan itu."Saya rasa pernyatan Mendagri itu ada benarnya,"
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, bahwa menteri Kabinet Kerja tidak pantas menjelek-jelekan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Tentu saja tidak pantas. Siapa saja, pembantu atau siapa, menteri, masak mengecilkan atasan. Tidak pantaslah itu," tegas JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan
Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Anwar Abbas menegaskan bahwa LGBT (Lesbian-Gay-Biseksual- Transeksual) bukan hak asasi, melainkan penyakit. Penyakit ini bisa disembuhkan dengan tekad dan kemauan dari orang yang bersangkutan. “Ini penyimpangan terhadap ajaran agama atau hukum alam. Negara harus ikut
Ajang Putri hijab akhirnya mendapatkan pemenang baru untuk tahun 2015. Vienca Andralia berhasil memenangkan mahkota Putri Hijab 2015. Kemenangan putri hijab Vienca Andralia bisa disebut sebagai berkah Ramadan. Ajang hijab dari MNC Channels ini memberikan hadiah umroh untuk Vienca Andralia sebagai juara
Rencana penggelontor pinjaman dari BUMN China ke BUMN Indonesia sebesar 50 miliar dolar AS atau setara Rp 650 triliun menghebohkan DPR. Rencananya, hari ini DPR memanggil Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menjelaskan ihwal pinjaman ini. DPR tidak ingin ada udang di balik utang itu. Anggota Komisi VI Nasril
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan untuk bertindak cepat dan tak ragu mengocok ulang komposisi Kabinet Kerja. Kocong ulang antara lain harus dilakukan terhadap tim ekonomi, terutama posisi Menko Perkonomian, karena dinilai telah gagal menjadi komandan perbaikan ekonomi nasional. "Memang kondisi
Setelah memperpanjang proses pendaftaran, saat ini jumlah yang mendaftar di Pansel KPK sebanyak 485 orang. Menurut anggota pansel, Yenti Ganarsih, dari jumlah itu 39 di antaranya adalah kaum perempuan. "485 orang mendaftar, yang dokumennya lengkap ada 209 orang. Sedangkan yang hampir lengkap 64
Sebaiknya pelaksanaan Pilkada langsung secara serentak tahap pertama 2015 dimundurkan ke tahun 2016 dikarenakan masih banyaknya persoalan besar yang dihadapi pihak penyelenggara, terutama KPU, maupun pihak pengamanan dari Kepolisian yang masih kurang atas anggaran. Demikian disampaikan Ketua Umum
DPR tidak pernah mengusulkan dana aspirasi yang menuai polemik tersebut. Begitu ditegaskan politisi Demokrat yang juga Wakil Ketua Komisi III Benny Kabur Harman saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Jumat, 26/6). "DPR tidak pernah mengusulkan dana aspirasi. Tidak ada," ujarnya. Benny
